Purwakarta — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Zakat Fitrah bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kabupaten Purwakarta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 H. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Selasa, 10 Februari 2026 dan Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Aula Gedung Dakwah BAZNAS Purwakarta. Rapat koordinasi ini dibagi menjadi dua sesi guna menjangkau seluruh UPZ secara optimal. Pada sesi pertama yang berlangsung pada Selasa (10/2), kegiatan dihadiri oleh 11 UPZ Kecamatan beserta UPZ Desa dari kecamatan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan kehadiran UPZ Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, sesi kedua yang digelar pada Rabu (11/2) diikuti oleh 6 UPZ Kecamatan beserta UPZ Desa dari wilayah masing-masing. Seluruh peserta mendapatkan pemaparan mengenai kebijakan pelaksanaan pengumpulan Zakat Fitrah tahun 2026, ketentuan syariah, mekanisme pendistribusian, serta penguatan peran UPZ dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, BAZNAS Purwakarta berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara lembaga dan seluruh UPZ di tingkat kecamatan, desa, maupun instansi pemerintah, sehingga pengelolaan Zakat Fitrah dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Rapat koordinasi dan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi serta strategi dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada para mustahik di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta secara resmi menetapkan besaran zakat fitrah sebesar Rp45.000 per jiwa serta fidyah sebesar Rp52.000 per jiwa per hari. Penetapan ini merupakan hasil rapat pleno yang dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026, bertempat di Kantor BAZNAS Kabupaten Purwakarta, Jl. Jend. A. Yani No. 79 Purwakarta. Rapat pleno tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta, serta dihadiri oleh Dewan Pengawas Syariah BAZNAS Purwakarta dan unsur Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purwakarta, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta. Rapat digelar sebagai bentuk koordinasi lintas lembaga guna memastikan besaran zakat fitrah dan fidyah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi harga bahan pokok, khususnya beras di wilayah Kabupaten Purwakarta, serta tetap berlandaskan pada ketentuan syariat Islam. Dalam keterangannya, Ketua BAZNAS Purwakarta, Rika Ristiawati menyampaikan bahwa penetapan ini bertujuan memberikan kepastian dan pedoman kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat selama bulan Ramadan. “Besaran zakat fitrah dan fidyah ini telah melalui kajian bersama seluruh pihak terkait, baik dari sisi syariah maupun kondisi ekonomi masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS Purwakarta agar penyalurannya tepat sasaran kepada para mustahik,” ujarnya. BAZNAS Purwakarta juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, pengurus masjid dan musala, serta panitia zakat di lingkungan masing-masing agar mengacu pada ketetapan tersebut dalam pelaksanaan penghimpunan zakat fitrah dan fidyah tahun ini. Selain melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid, instansi, dan sekolah, masyarakat juga dapat menunaikan zakat fitrah dan fidyah melalui layanan resmi BAZNAS Purwakarta, baik secara langsung di kantor maupun melalui kanal digital yang telah disediakan. Dengan penetapan ini, BAZNAS Purwakarta berharap pengelolaan zakat di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS Kabupaten Purwakarta menggelar rapat pleno penetapan besaran zakat fitrah Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 4 Februari 2026, bertempat di Kantor BAZNAS Purwakarta. Rapat pleno ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen BAZNAS dalam memastikan penetapan zakat fitrah dilakukan secara cermat, sesuai ketentuan syariat Islam, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Rapat dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP), serta Dewan Pengawas Syariah BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Kehadiran lintas sektor ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif yang komprehensif dalam proses penetapan besaran zakat fitrah. Dalam forum tersebut, peserta rapat membahas perkembangan harga bahan pokok, khususnya beras sebagai komoditas utama zakat fitrah, sekaligus mempertimbangkan ketentuan fiqih yang berlaku. Berdasarkan hasil musyawarah bersama, disepakati bahwa besaran zakat fitrah Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Purwakarta ditetapkan sebesar 2,7 Kg Beras atau setara dengan Rp45.000 per jiwa, Sesuai dengan fatwa Majelis ulama Indonesia. Ketetapan ini diharapkan dapat menjadi pedoman resmi bagi masyarakat Purwakarta dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah selama bulan suci Ramadan. Selain itu, keputusan tersebut juga menjadi dasar bagi lembaga pengelola zakat dan unit pengumpul zakat (UPZ) di wilayah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan penghimpunan zakat secara seragam dan terkoordinasi. BAZNAS Kabupaten Purwakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta instansi terkait dalam pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan manfaat zakat dapat tersalurkan secara optimal kepada para mustahik dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 8 Oktober 2025 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta menghadiri kegiatan Rapat Penguatan Forum Lintas Sektor dan Penyusunan Dokumen Rencana (Dokren) Program Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria (PP-ATM) yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Purwakarta, pada Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Provinsi Jawa Barat Nomor 038/RSSH-ATM JABAR/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Permohonan Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan AIDS-TBC-Malaria (PP-ATM). Rapat tersebut digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sebagai upaya memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah, organisasi sosial, dan mitra lintas sektor dalam menekan angka penyebaran dan dampak penyakit menular di masyarakat. BAZNAS Purwakarta hadir sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui program-program berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program kesehatan serta membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak. Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta Rika Ristiawati menyampaikan apresiasi atas inisiatif bersama ini dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat. “BAZNAS siap berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Purwakarta. Semoga langkah bersama ini membawa manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujarnya. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya perwakilan Dinas Kesehatan, Kecamatan Purwakarta, Puskesmas, organisasi profesi kesehatan, serta lembaga sosial dan masyarakat. Melalui forum ini, para peserta bersama-sama menyusun strategi dan rencana kerja untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan AIDS, TBC, dan malaria di wilayah Kabupaten Purwakarta. Dengan partisipasi aktif dalam kegiatan ini, BAZNAS Purwakarta menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Purwakarta.

Purwakarta, 1 Oktober 2025 – Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta, Ibu Rika Ristiawati, menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Alun-alun Pasanggrahan Padjadjaran Purwakarta, Rabu (1/10). Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Purwakarta, TNI-Polri, ASN, pelajar, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama. Seluruh peserta dengan penuh rasa hormat mengikuti jalannya rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan ideologi bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS Purwakarta menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya momentum untuk mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi setiap warga negara untuk meneguhkan komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. “Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Melalui BAZNAS, kami berusaha menghadirkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam bentuk nyata, yaitu semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Dengan kebersamaan, insyaAllah kita bisa wujudkan Purwakarta yang lebih sejahtera,” ujar Rika Ristiawati. BAZNAS Purwakarta menegaskan bahwa semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan misi lembaga zakat dalam menyalurkan dan mengelola dana umat untuk kepentingan yang lebih luas. Melalui berbagai program, BAZNAS berupaya memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga persatuan dalam bingkai kebersamaan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 di Purwakarta ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, menolak segala bentuk perpecahan, serta meneguhkan komitmen dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan kehadiran Ketua BAZNAS Purwakarta pada upacara tersebut, diharapkan nilai-nilai Pancasila semakin hidup dalam gerakan zakat di Purwakarta, sehingga mampu melahirkan masyarakat yang berdaya, adil, dan sejahtera.

Purwakarta – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta mengadakan rapat sinkronisasi data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan sertifikasi halal, Selasa (10/9/2024). Rapat ini dihadiri oleh Ketua BAZNAS Purwakarta dan Wakil Ketua III Bidang Perencanaan keuangan dan Pelaporan serta Para Kasi dari Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, yang berfokus pada validasi dan integrasi data pelaku UMKM di wilayah Purwakarta. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas produk-produk UMKM sekaligus membantu mereka dalam mendapatkan sertifikasi halal yang diakui secara nasional. Ketua BAZNAS Purwakarta, Hj. Rika Ristiawati, menyampaikan bahwa sinkronisasi data ini sangat penting untuk memastikan setiap UMKM yang berhak mendapat bantuan bisa teridentifikasi dengan tepat. "Kami ingin memastikan bantuan pembiayaan sertifikasi halal ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi pelaku UMKM yang membutuhkan," ujar Hj. Rika. Selain itu, rapat ini juga membahas strategi kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, untuk mempermudah akses UMKM dalam mendapatkan sertifikasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Dengan adanya upaya ini, BAZNAS Purwakarta berharap dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan standar produk UMKM yang lebih berkualitas dan halal.

Dalam Islam, setiap Muslim yang mampu diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun, terdapat kondisi tertentu yang membolehkan seorang Muslim untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan kewajiban lain, salah satunya adalah fidyah. Fidyah merupakan bentuk kewajiban bagi mereka yang tidak dapat menjalankan puasa Ramadan karena alasan tertentu yang bersifat permanen atau sulit untuk diganti dengan puasa di hari lain. 1. Apa Itu Fidyah? Secara bahasa, fidyah berarti tebusan. Dalam praktiknya, fidyah adalah membayar sejumlah makanan pokok kepada fakir miskin sebagai pengganti puasa Ramadan yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum fidyah dijelaskan dalam Al-Qur’an: "Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin..." (QS. Al-Baqarah: 184) Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Islam memberi kemudahan bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena alasan tertentu. 2. Siapa yang Wajib Membayar Fidyah? Tidak semua orang yang tidak berpuasa wajib membayar fidyah. Berikut kategori yang diwajibkan membayar fidyah: 1. Lansia (uzur), Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa secara permanen. 2. Penderita penyakit kronis, Yakni orang yang tidak memiliki harapan sembuh atau berpuasa akan membahayakan kesehatannya. 3. Ibu hamil dan menyusui Jika mereka tidak berpuasa karena khawatir terhadap kesehatan diri atau bayi. 4. Orang yang menunda qadha puasa hingga masuk Ramadan berikutnya, tanpa udzur syar’i. Ia wajib mengganti puasa dan membayar fidyah sebagai denda. 3. Berapa Besaran Fidyah? Besaran fidyah adalah memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Dalam praktiknya, fidyah dapat berupa Makanan siap santap atau Bahan makanan pokok setara 1 mud atau 0,6 kg beras (per ulama jumhur). Sebagian ulama juga memperbolehkan fidyah dibayarkan dalam bentuk nominal uang berdasarkan harga kebutuhan pokok di daerah masing-masing. 4. Bagaimana Cara Membayar Fidyah? Membayar fidyah dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya: 1. Memberikan makanan langsung kepada fakir miskin2. Menyalurkannya melalui lembaga amil zakat resmi3. Membayarnya sekaligus atau per hari, sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan Yang terpenting, fidyah diberikan kepada golongan yang benar-benar berhak menerima, yaitu fakir miskin. 5. Waktu Pembayaran Fidyah Fidyah dapat dibayarkan: 1. Pada hari yang sama ketika tidak berpuasa 2. Setelah Ramadan selesai 3. Sebelum datang Ramadan berikutnya Namun dianjurkan untuk tidak menunda tanpa alasan syar’i. Fidyah adalah salah satu bentuk keringanan dalam syariat Islam yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dengan membayar fidyah, seorang Muslim tetap dapat menjalankan kewajiban agama meski memiliki keterbatasan. Membayar fidyah melalui BAZNAS memastikan penyalurannya tepat sasaran dan sesuai syariat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.